Pesisir Selatan — Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, menghadiri Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025 yang digelar di Halaman Mapolres Pesisir Selatan pada Rabu (5/11/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi potensi bencana di daerah tersebut.
Apel tersebut diselenggarakan sebagai bentuk kewaspadaan pemerintah daerah dan aparat terkait terhadap ancaman bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
Sebagai daerah dengan kondisi geografis yang beragam, Pesisir Selatan memiliki potensi terjadinya bencana seperti banjir, longsor, dan gempa bumi serta tsunami.
Kegiatan apel itu dipimpin langsung oleh Kapolres Pesisir Selatan AKBP Derry Indra, S.I.K., M.H sebagai inspektur upacara.
Turut hadir dalam apel tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Darmansyah, Dandim 0311/Pesisir Selatan Letkol Czi Theodorus Sambua, Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Mohd Radyan, Plt Kalaksa BPBD Mulyandri, Sekretaris Satpol PP dan Damkar Dongki Agung Pribumi, Dinas Perhubungan, para pejabat utama Polres, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim saat dihubungi menegaskan pentingnya kesiapan seluruh elemen dalam menghadapi bencana secara terpadu.
Menurutnya, upaya pencegahan dan penanganan cepat menjadi kunci utama untuk meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa semua unsur, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat, memiliki kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat,” ujar Risnaldi Ibrahim.
Sementara itu, Kapolres AKBP Derry Indra dalam amanatnya menyampaikan pesan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Ia menegaskan, apel kesiapsiagaan ini merupakan bentuk pengecekan terhadap kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi potensi bencana alam. Menurut Kapolri, seluruh unsur yang terlibat harus mampu bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat demi menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat.
Dalam amanat itu dijelaskan bahwa bencana alam merupakan salah satu tantangan global yang dihadapi seluruh negara di dunia. Berdasarkan laporan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) tahun 2025, tercatat lebih dari 124 juta jiwa terdampak bencana setiap tahunnya.
Indonesia yang terletak di kawasan Ring of Fire menjadi salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Hasil survei World Risk Index tahun 2025 menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga negara dengan potensi bencana tertinggi, dengan karakter risiko yang kompleks dan tingkat kerentanan yang relatif tinggi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa hingga 19 Oktober 2025 telah terjadi 2.606 bencana alam di seluruh Indonesia, di antaranya 1.289 banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan, 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, dan 4 erupsi gunung berapi. Berbagai bencana tersebut telah menyebabkan 361 orang meninggal dunia, 37 orang hilang, 615 orang luka-luka, 5,2 juta orang mengungsi, serta 31.496 rumah dan 887 fasilitas umum rusak.
Dalam amanat itu juga disampaikan bahwa dampak bencana tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis serta mengganggu keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat.
Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang komprehensif, responsif, dan berkelanjutan untuk mencegah serta menanggulangi berbagai potensi bencana di masa depan.
Kapolri juga menyoroti kondisi cuaca di Indonesia saat ini. Berdasarkan data BMKG, sebanyak 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan dan puncaknya diperkirakan terjadi secara bertahap mulai November 2025 hingga Januari 2026.
Meningkatnya curah hujan ini berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi, terutama di wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Selain itu, BMKG juga memprediksi akan terjadi fenomena La Niña mulai November 2025 hingga Februari 2026.
Meskipun diperkirakan dalam kategori lemah, fenomena ini tetap perlu diwaspadai karena berpengaruh terhadap peningkatan intensitas hujan di atas normal, khususnya di wilayah selatan Indonesia seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Sulawesi bagian selatan, dan sebagian Papua.
Dalam menghadapi situasi tersebut, Kapolri menekankan bahwa kecepatan dan ketepatan respons merupakan faktor utama dalam keberhasilan penanganan bencana.
Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa, mulai dari TNI-Polri, pemerintah pusat dan daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, kementerian, lembaga, hingga masyarakat, harus memiliki kesiapan yang optimal dan bekerja secara terpadu guna memastikan terlaksananya quick response terhadap setiap situasi bencana.
Kapolri menegaskan, melalui sinergitas dan kolaborasi yang terintegrasi, seluruh pihak akan mampu memaksimalkan upaya mitigasi dampak bencana, sehingga dapat menurunkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap risiko korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, maupun kerugian ekonomi yang berpotensi menghambat pembangunan nasional.
Dalam amanat tersebut, Kapolri juga mengutip pesan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Oktober 2025 yang menyatakan bahwa negara diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari segala bahaya, termasuk ancaman badai dan bencana.
Pernyataan ini, kata Kapolri, merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
Negara harus selalu hadir untuk melindungi rakyat dalam setiap situasi, terutama pada masa-masa sulit. Amanah ini bukan hanya tanggung jawab tugas, tetapi juga merupakan panggilan moral dan wujud pengabdian tulus terhadap kemanusiaan.
Dalam penutup amanatnya, Kapolri menegaskan agar seluruh jajaran terus melakukan deteksi dini terhadap potensi bencana di wilayah masing-masing, memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana penanganan bencana, melaksanakan simulasi secara rutin, dan memperkuat kerja sama lintas sektoral.
Setiap kegiatan penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan cepat, tepat, empati, dan profesional, agar masyarakat merasa aman dan terlindungi.
Kapolres Pesisir Selatan AKBP Derry Indra menutup amanat tersebut dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana ini.
Ia juga menegaskan komitmen Polres Pesisir Selatan untuk terus bersinergi dengan seluruh unsur Forkopimda dan masyarakat dalam menjaga kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana, terutama menjelang puncak musim hujan di penghujung tahun.
