Banyak orang berbicara tentang pembangunan. Tapi belum tentu mengerti, arti dan makna sesungguhnya dari kata “pembangunan”. Berbagai pemahaman dan makna diulas para ahli tentang pembangunan. Ada yang mengulas arti pembangunan sebagai dampak dari suatu proses, namun di lain pihak ada juga yang merespon sebagai tujuan baik dari suatu proses.
Menurut Siagian (1994), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa atau masyarakat menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sementara Ginanjar Kartasasmita mendefinisikan sebagai proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
Sedangkan Portes (1976) mengartikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya, yang dipertegas oleh Prof. Sumitro Djoyohadikusumo (1995) secara lebih ekonomi bahwa pembangunan merupakan usaha memperbesar pendapatan per kapita, menaikkan produktivitas per kapita dengan menambah peralatan modal dan menambah keahlian. Jika dikaitkan dengan transformasi ekonomi, Sumitro lebih melihat arti pembangunan sebagai suatu proses transformasi perubahan struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor jasa.
Demikian juga makna pembangunan. Berbagai makna dipahami berdasarkan latar belakang ilmu dan pengalaman yang memaknainya, sebagai akibat dari sebuah proses dan interaksi. Selo Sumardjan, sebagai ahli Sosiologi yang kerap datang ke desa-desa menyampaikan bahwa penduduk pinggiran Jakarta menyimpulkan, bahwa pembangunan telah menggusur mereka, karena rumah mereka di bongkar untuk Jalan Tol. Masyarakat yang tergusur memaknai bahwa pembangunanlah yang menyebabkan mereka tak lagi memiliki rumah di Jakarta. Proses pembangunan telah mendepak mereka dari kehidupan yang nyaman dan memiliki rumah menjadi tidak lagi punya rumah. Namun di lain pihak, mereka yang mendapat keuntungan, yakni para pengendara yang memanfaatkan jalan tol, menyebut bahwa pembangunan telah menyebabkan lancarnya transportasi barang dari pabrik ke tempat distribusi, sehingga memperbesar nilai tambah dan keuntungan serta dengan cepat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Lain lagi yang dialami Romo Mangunwiajaya (seorang budayawan di Jogyakarta), bahwa pembangunan telah menyebabkan masyarakat Gunung Kidul tidak dapat duit, karena kalau ada pembangunan, masyarakat diharuskan Gotong royong oleh Pak Lurah sehingga mereka tidak bisa bekerja satu hari untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Dalam maknanya, pembangunan telah menyebabkan mereka menganggur. Tidak bekerja, tertekan akibat diperintah Pak Lurah Gotong royong.
Begitu banyak arti dan makna pembangunan kalau mau diulas dari berbagai pendapat dan pandangan para ahli. Kita tidak hendak terjebak dengan beragam definisi demikian. Namun perlu ada pengertian yang sama dari kampung-kampung di seluruh tanah air, guna mempelajari keberhasilan dan dampak atas fenomena beragam kegiatan kehidupan kita sebagai bangsa.
Oleh karena itu, hari hari ini pemerintah daerah mendefinisikan pembangunan dalam bentuk sebuah rumusan tujuan, baik yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun dalam tekad dan visi Pemerintah Daerah. Pembangunan dipelajari sebagai proses transformasi yang terukur untuk mendorong perubahan dari suatu keadaan ke-keadaan yang baru berdasarkan potensi sumberdaya yang dimiliki dalam suatu waktu tertentu.
Pengertian ini tidak hanya berbasis perubahan fisik dan ekonomi, tapi juga sosial budaya serta lingkungan hidup yang lebih mengedepankan dinamika suatu masyarakat. Kita tidak dijebak oleh perubahan fisik, angka-angka ekonomi, tapi juga sosial budaya, dan kemampunan masyarakatnya memelihara lingkungan hidupnya. Untuk mengukurnya kita perlu melihat beberapa indikator antara lain, kekayaan penduduk rata-rata, kemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, inovasi budaya, kualitas kehidupan, kuantitas pembangunan manusia, kehebatan pendidikan, kehebatan pembangunan infrastruktur, kerusakan lingkungan, kesadaran sosial untuk menghargai budayanya, dan kesinambungan.
Banyak yang kita rasakan di kampung, tidak sama dengan yang dirasakan para pejabat di Jakarta. Mereka mengambil keputusan untuk kita semua, tanpa merasakan kehidupan nyata sebagian masyarakat Indonesia yang justru tinggal di kampung-kampung dan pinggiran. Bank Dunia (2017) mencatat saat ini penduduk Indonesia sekitar 48 persen bermukim di perdesaan, dan 52 persen hidup di perkotaan. Namun 52 persen yang hidup diperkotaan itu, hakekatnya mereka juga hidup dalam budaya pedesaan: hidup mereka sebagian besar tergantung dengan sektor pertanian, buruh kasar, dan pedagang rendahan, serta di lingkungan yang kumuh, dan pendapatan mereka tidak mampu bersaing dengan besarnya nilai tambah sektor industri dan sektor jasa yang berbasis teknologi dan pengetahuan.
Dalam beberapa hal, kebijakan-kebijakan dasar pembangunan yang disalurkan ke daerah-daerah, berbasis dari teori ekonomi dan pembangunan yang dipelajari di Harvard atau barat. Harusnya kalau konsisten dengan pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang setiap saat didengungkan dalam setiap upacara, kebijakan dasar pembangunan berbasis kepada Pancasila dan kebhinekaan nusantara. Bersambung....
