Painan-  Kepala Polres Pesisir Selatan, Sumatera Barat mengajak masyarakat ataupun pihak-pihak yang akan bertarung pada pemilihan wali nagari (kepala desa adat) di daerah setempat untuk menjauhkan informasi hoaks atau berita bohong.
    
"Bersainglah secara sehat dan jauhkan informasi hoaks karena hal tersebut hanya akan merusak tatanan bermasyarakat," kata AKBP Ferry Herlambang di Painan, Rabu (28/3).
    
Apalagi tambahnya, pemilihan wali nagari merupakan tahapan untuk mencari pemimpin yang ideal berdasarkan keinginan masyarakat.
    
"Tujuannya kan baik, maka dari itu kami berharap pelaksanaannya juga berlangsung dengan baik tanpa adanya informasi hoaks ," ujarnya.
    
Sementara itu, terkait informasi adanya pungutan oleh sebuah lembaga terhadap kandidat wali nagari di sebuah kecamatan pihaknya mengaku masih mendalaminya.
    
"Kami masih mendalami informasi tersebut dan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pejabat di kabupaten untuk mengetahui pungutan tersebut benar atau tidak," sebutnya.
    
Kendati demikian pihaknya mengaku belum menerima laporan polisi mengenai kandidat wali nagari yang merasa diperas dan jika laporannya masuk maka pihaknya akan segera memproses.
    
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Nagari, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Nagari, KB dan Pemberdayaan Perempuan setempat Selatan, Yefrizal menyebutkan pihaknya sejak awal telah mewanti-wanti agar tidak ada pungutan pada tahapan pemilihan wali nagari.
     
"Pada beberapa kesempatan termasuk pada rapat bimbingan teknis bersama seluruh panitia penyelenggara pemilihan wali nagari kami menegaskan bahwa tidak ada pungutan dalam prosesnya, namun jika praktik itu ada tentu merupakan kesalahan," katanya.
     
Ia mengungkapkan saat ini tahapan pemilihan wali nagari di daerah itu telah memasuki tahap penyeleksian berkas dan selanjutnya akan diseleksi berkas kandidat laik atau tidak.
       
Pemilihan wali nagari akan dilaksanakan di 105 nagari di Pesisir Selatan yang melibatkan sekitar 161.710 warga sebagai pemilih, menyukseskannya daerah setempat menganggarkan Rp800 juta.
     
Jika terdapat kekurangan anggaran maka akan disiasati dengan anggaran yang tersedia di masing-masing nagari, sementara pemilihan wali nagari masih dilakukan secara manual karena keterbatasan sarana penunjang.