Painan, --Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan terencana di segala bidang, untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan penduduk dengan daya dukung alam, dan daya tampung lingkungan, serta memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga jadi penunjang kehidupan bangsa.
"Untuk mencapai misi itu, dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan selalu menempatkan penduduk sebagai subjek pembangunan, dan objek pembangunan, yang berorientasi pada kesejahteraan penduduk secara keseluruhan," kata bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni Rabu (21/3/2018) melalui via telepon.
Salah satu prinsip dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan adalah, dengan adanya perencanaan pembangunan yang "population responsive," yaitu memperhatikan dan mempertimbangkan data, serta informasi kependudukan secara lengkap dalam menetapkan setiap kebijakan pembangunan, ungkapnya.
Untuk itu, Bupati menjelaskan, komposisi penduduk yang sangat besar berdampak terhadap keterbatasan kemampuan daya dukung lahan, perumahan, sarana dan prasarana umum, pelayanan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan tidak seimbangnya laju pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi serta produksi pangan.
"Mengatasi hal itu, tentu kita memerlukan kebijakan, dan strategi sebagai acuan dalam pengembangan yang berwawasan kependudukan menjadi sangat penting, sehingga kebijakan pembangunan jangka panjang yang dikoordinir pemerintah daerah, dan dilaksanakan masing-masing sektor dapat dikendalikan melalui road map yang disusun bersama," ujarnya lagi.
Di samping itu, pengendalian penduduk harus berpedoman kepada Grand Design untuk pengaturan fertilitas, penurunan mortalitas, dan pengarahan mobilitas penduduk dengan mempertimbangkan daya dukung alam, dan daya tampung lingkungan sebagaimana mestinya. Sehingga, setiap OPD, stakeholder dan pemangku kepentingan, harus menjadikan penduduk sebagai titik tumpu atau sentral pengambilan kebijakan di segala sektor pembangunan.
lebih lanjut bupati menjelaskan, permasalahan kependudukan mencakup beberapa aspek yaitu, kuantitas, jumlah, laju pertumbuhan penduduk, angka kelahiran, kematian ibu dan bayi, serta masalah mobilitas penduduk yang terkait dengan sebaran penduduk, urbanisasi dan transmigrasi.
"Untuk mengatasi berbagai masalah kependudukan ke depannya, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumbar melakukan kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk tingkat kabupaten/kota," ujarnya.
Dengan demikian, pentingnya melakukan penyamaan persepsi antara pengelola program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga khususnya di lingkungan kabupaten/kota, dalam memfasilitasi lingkup tanggungjawab bidang OPD KB kabupaten/kota, tutupnya,(12)
