PAINAN, Jan.
ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat Alirman Sory,SH,M.Hum,MM mengatakan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada serentak di Sumatera Barat terkendala oleh dana yang belum tersedia secara maksimal.
Hal itu dikatakan Alirman Sory yang bertindak selaku juru bicara anggota DPD RI asal Sumatera Barat dalam Sidang Paripurna DPD RI yang berlangsung di Jakarta baru-baru ini.
Kepada pesisirselatan.go.id . Alirman juga mengirimkan naskah laporan sidang DPD RI itu setebal 15 halaman yang merupakan rangkuman hasil pertemuan dengan berbagai elemen di Sumatera Barat dalam kunjungan kerja anggota DPD RI asal Sumbar ke Ranah Minang belum lama ini. 
Dijelaskannya, tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang harusnya dimulai oleh KPU tanggal 14 Desember 2009 baru terlaksana akhir Desember 2009, sehingga tahapan yang lain juga terganggu.
"Untuk itu KPU Sumatera Barat meminta pemerintah mencarikan solusi terhadap pembiayaan Pilkada dari dana APBD", tutur Alirman.
Terkait dengan gempa yang baru saja terjadi di Sumatera Barat, terang Alirman, kemungkinan KPU Sumatera Barat akan kesulitan menggelar Pilkada. Hal ini disebabkan oleh banyaknya infrastruktur pendukung pelaksanaan Pilkada yang rusak., seperti kantor KPU yang mengalami kerusakan dibeberapa daerah.
Selain itu, berbicara soal otonomi daerah, anggota DPD RI asal Sumatera Barat menilai bahwa otonomi daerah yang telah berjalan 10 tahun di Sumatera Barat menimbulkan beberapa persoalan. Kepala daerah yang terlalu arogan dan terkadang sering merampas hak milik masyarakat. Begitu juga perlakuan penegak hukum yang cendrung sewenang-wenang terhadap masyarakat bawah.
"Ketimpangan inilah yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah saat ini. Untuk itu wartawan, LSM, OKP dan mahasiswa meminta DPD RI mengawal perjalanan otonomi daerah ini agar masyarakat tidak lagi dirugikan", tutur Alirman lagi.
Empat anggota DPD RI asal Sumatera Barat,masing-masing H.Irman Gusman,SE,MBA, Hj.Emma Yohanna, Riza Falepi,ST,MT dan Alirman Sory dalam sidang itu juga meminta pemerintah pusat merealisasi program nasional di Kabupaten Pesisir Selatan untuk pengembangan Kawasan Wisata Mandeh yang sudah masuk RIPPNAS (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional) untuk kawasan barat Indonesia.*( 01 ).
