Painan, Pemkab Pessel melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) membentuk Kampung KB pada 16 nagari.
Kadis PMDP2KB Pessel, Hamdi, Senin (19/03) di Painan menjelaskan, pembentukkan Kampung KB merupakan salah satu program pembangunan bidang Keluarga Berencana (KB) yang tetap menjadi program prioritas Pemkab Pessel tahun 2018.
Dikatakan, tujuan Kampung KB adalah dalam rangka melakukan pendataan dan informasi keluarga, sekaligus memaksimalkan pembinaan kader KB serta penyuluhan KB yang lebih intensif kepada masyarakat.
Lebih lanjut menurutnya, tentu upaya itu sangat memuaskan dan merupakan kerjasama seluruh stakeholder. Namun kedepan perlu terus ditingkatkan, termasuk partisipasi penduduk pendatang dalam mensukseskan KB.
Dikatakan, berbagai upaya telah dilakukan dalam pengendalian angka kelahiran melalui program KB, baik melalui peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan maupun pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga, sehingga terwujud pertumbuhan penduduk yang seimbang.
"Peran keluarga sangat penting untuk mendidik putra dan putrinya tumbuh dan berkembang, sehingga menjadi generasi berkepribadian baik serta menjadi generasi yang antikorupsi," ujarnya.
Lanjutnya, dukungan Pemkab Pessel terhadap program KB terus ditingkatkan. Hal ini sekaitan dengan peran progam kependudukan dan KB dalam mensukseskan pengentasan kemiskinan melalui pelayanan kontrasepsi KB bagi keluarga yang kurang mampu.
Disebutkan, program kependudukan dan KB serta kegiatan yang dikembangkan DPMDP2KB harus mendapat dukungan penuh dari semua unsur.
Ia menambahkan, rapat kerja (Raker) terkait kependudukan dan KB hendaknya terus dilakukan secara berkala. Dimana, tujuan Rakerda adalah untuk mengevaluasi serta merumuskan arah kebijakan dan strategi pengelolaan program pembangunan bidang kependudukan dan KB kedepan.
“Rakerda dimaksudkan untuk evaluasi, mensosialisasikan arah kebijakan dan strategi program pembangunan kependudukan dan KB. Kegiatan itu hendaknya diikuti oleh camat, kepala Puskesmas , UPT KB dan dinas instansi terkait," tukuknya. (03)
