Painan, Mei---

Pegawai Negeri Sipil (PNS) diimbau agar tidak ikut politik praktis. Karena dampaknya akan menghambat pelayanan terhadap masyarakat. Ini juga telah jelas dilarang oleh undang-undang.

Himbauan itu disampaikan Sekretaris Kabupaten Pessel, H Rosman Effendi SE, SH MM MBA ketika ditemui pesisirselatan.go.id di Painan Senin (11/5). Dari laporan yang diterimanya dari masyarakat, ditengah sibuknya para calon bupati dan wakil bupati mensosialisasikan dirinya dan tim pasangan masing-masing, tatkala oknum PNS juga terlibat langsung didalamnya.

"Mereka (PNS-red) juga terlihat ikut andil mensosialisasikan pasangan yang didukungnya ditengah-tengah masyarakat. Namun, kita belum mendapatkan bukti-bukti yang nyata. Secara kesadaran, diharapkan kepada mereka agar tidak ikut-ikutan berpolitik praktis tersebut. Karena akan merugikan kepada masyarakat, dengan pelayanan yang kurang optimal," ucapnya  

PNS berpolitik praktis, selain melanggar aturan, namun akibat dari hal itu juga akan mengganggu tugas pokoknya.  Togas pokoknya sebagai PNS tidak akan terurus, karena sibuk diluar kantor, ikut mensosialisasikan pasangan yang didukung. Sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan maksimal.

PNS selaku abdi negara sudah ditentukan jalur tugas masing-masing. Sedangkan dalam hal politik, kewenangannya sudah dibatasi. Undang-Undang jelas-jelas mengatur tentang itu.

"Berhubung semakin dekatnya pelaksanaan Pemilukada, diimbau kepada PNS, mulai dari kini agar kembali pada kewajibannya sebagai PNS. Jagalah netralitas sebagai PNS. Jangan dengan keterlibatan PNS pada politik praktis, masyarakat hilang kepercayaan kepada PNS. Citra buruk PNS ditengah-tengah masyarakat bila ikut berpolitik praktis akan berkembang,' imbuhnya.(04)