Pesisir Selatan --Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan meningkatkan kapasistas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan implementasi reformasi birokrasi bagi jajaran sekretariat di aula kantor Bawaslu setempat, Rabu (28/9).

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Karnalis Kamarudin selaku narasumber dalam kegiatan itu menyampaikan sasaran reformasi demokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima di lingkungan Bawaslu.

"Etimologinya, reformasi birokrasi merupakan perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini harus diwujudkan sebagaimana mestinya oleh Bawaslu," harapnya. 

Lebih ditekankan bahwa kegiatan ini dilakukan agar praktek Korupsi, Koalisi dan Nepotisme (KKN) di Bawaslu tidak ada, apalagi dalam waktu dekat Bawaslu akan membentuk Panwaslu Kecamatan (Panwascam) untuk Pemilu 2024. Dalam ha ini publik akan menilai lembaga ini dalam pelaksanaan rekrutmen tersebut.

Sementara itu Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Mafral mengatakan, Bawaslu sebagai lembaga publik diwajibkan untuk melayani masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanahkan Undang-Undang.

"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memegang peran penting dalam reformasi birokrasi di lembaga kita ini, karena perannya dalam menyampaikan informasi ke publik kecuali informasi-informasi yang dikecualikan," tutup Mafral.