Pesisir Selatan - 29 - 05 - 2018 -- Wali Nagari nilai, Pendistribusian Rastra memicu polemik ditengah masyarakat. "Ini, data yang diarahkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra adalah dari Badan Pusat Statistik atau mereka yang mengantongi kartu Program Keluarga Harapan (PKH), itu jelas tidak sesuai lagi dengan realita masyarakat dilapangan,"sebut. Wali Nagari Pelangai Kaciak. Ramadhani. Senin 28/05 pada saat Tim Safari Ramadhan mengunjungi Mesjid di Kampung Pauh, Nagari setempat.

Menurutnya, dikeluarkannya ulasan seperti itu beranjak dari banyaknya ketidaksesuaian data penduduk miskin dinagari yang menjadi tanggung jawabnya. "Tidak sesuai datanya dilapangan pak, karena mereka yang dulu hidupnya masuk dalam kategori miskin sekarang ekonomi keluarganya sudah membaik, dan sebaliknya ada ekonomi masyarakat itu yang dulu baik atau sejahtera, sekarang ini sudah memprihatinkan,"tuturnya.

Lebih lanjut, dalam hal mendapatkan bantuan Rastra masyarakat yang tidak terdaftar sebagai KPM Rastra sudah jelas tidak akan bisa mendapatkannya. "Nah, ini persoalannya karena siapa yang tidak terdaftar sebagai KPM tidak boleh dibagikan Rastra, sementara mereka benar-benar membutuhkannya,"ulasnya.

Selain daripada itu, di nagari setempat terdapat 155 Kepala Keluarga yang tidak terdaftar sebagai KPM Rastra. "Disini masih terdapat 155 Keluarga Miskin yang tidak terdaftar sebagai KPM Rastra pak, jadi mau bagaimana lagi, kalau kami tetap mengambil kebijakan, maka kami di nagari akan menyalahi aturan, makanya kami inginkan solusi terkait hal ini,"terangnya.

Untuk itu, ia menginginkan kepada pemerintah daerah setempat segera mengkroscek ulang masyarakat atau KPM Rastra, jika tidak pemerintahan nagari akan terus mendapatkan hujatan dari masyarakatnya. "Kami minta pemerintah melalui BPS untuk kembali melakukan pendataan ulang, agar sesuai dengan keadaan masyarakat dilapangan, dan Pemnag tidak dihantui rasa keliru oleh masyarakatnya,"tutupnya.(02)