Painan, Februari----
Agar pelaksanaan program pembangunan daerah yang sudah disahkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 ini berjalan sebagai mana diharapkan, sehinga pengawasan akan dimaksimalkan.
Pengawasan ini akan dimulai sejak tahun anggaran dimulai, maksudnya, sejak proses tender hingga pelaksanaan. Jika kegiatan pembanguan fisik yang akan dilaksanakan harus melalui proses tender, maka harus mengacu pada Kepres. Demikian juga halnya dengan program atau kebijakan daerah lainya, seperti pendidikan, dan kesehatan, semuanya tidak luput dari pengawasan.
Hal ini dikatakan wakil bupati Pesisir Selatan (Pessel), Editiawarman, kepada pesisirselatan.go.id Kamis (17/2) di ruang kerjanya kemarin.
Ditegaskannya, kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan pelaksanaan proyek fisik, seperti halnya PPTK dan PPK yang ikut bermain atau menginterpensi dengan meksud mencari keuntungan pribadi. Maka kita tidak akan segan-segan melakukan tindakan. Tentunya setelah melalui pemeriksaan dan diperkuat oleh bukti-bukti.
"Dari itu, kepada masyarakat diminta agar bertindak proaktif untuk mengawasi setiap program atau pelaksanaan proyek fisik yang dilakukan. Tujuanya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan," ujarnya.
Ditambahkanya, selain pembangunan secara fisik, pemerintah daerah kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) juga konsen dalam hal pembanguan karakter.
"Pembangunan karakter ini dilakukan melalui program pendidikan dan kesehatan. Makanya pemerintah daerah kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) pada APBD tahun 2011 ini menempatkan anggaran pembangunannya di bidang pendidikan sebesar 44,44 persen, sedangkan dibidang kesehatan sebesar 11 persen pula," tutupnya. (05)
