Dalam sejarah pemerintahan, infrastruktur selalu dipandang sebagai fondasi utama pembangunan. Jalan, jembatan, pelabuhan, dan gedung pemerintahan menjadi simbol kemajuan dan wujud nyata pelayanan publik. Namun di era digital saat ini, paradigma itu mulai bergeser. Infrastruktur tidak lagi hanya berbentuk fisik, melainkan juga berupa jaringan data, sistem informasi, dan ekosistem digital yang menopang setiap keputusan serta kebijakan. Informasi telah menjelma menjadi “infrastruktur baru” yang menentukan kecepatan, efisiensi, dan transparansi pemerintahan modern. Tanpa tata kelola informasi yang kuat, pembangunan fisik sekalipun bisa kehilangan arah dan efektivitas.
Pemerintahan modern dituntut untuk berbasis data dan informasi. Tidak lagi cukup hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman, setiap kebijakan publik kini perlu didukung oleh fakta yang dapat diverifikasi. Ketika informasi dipandang sebagai infrastruktur, maka ia harus dikelola sebagaimana jalan raya atau sistem air bersih: dirancang dengan arsitektur yang kokoh, diatur dengan standar, serta dipelihara agar tetap dapat diakses dan digunakan oleh publik. Pemerintah yang mampu membangun dan menjaga infrastruktur informasi ini akan memiliki keunggulan strategis dalam mengantisipasi perubahan, merespons krisis, dan melayani warganya secara lebih adil serta cepat.
Transformasi digital pemerintahan bukan sekadar penerapan teknologi baru, melainkan perubahan cara berpikir dalam mengelola informasi. Data yang dulunya terpecah di berbagai instansi kini harus terintegrasi dan berbicara satu bahasa. Di sinilah pentingnya konsep interoperabilitas — kemampuan berbagai sistem dan lembaga untuk saling bertukar dan memahami data. Dengan interoperabilitas, informasi tentang kesehatan, pendidikan, keuangan, hingga kependudukan dapat dirangkai menjadi satu narasi utuh tentang kondisi masyarakat. Pemerintah yang memiliki gambaran menyeluruh semacam ini akan lebih mudah menentukan prioritas kebijakan yang benar-benar berdampak.
Namun, menjadikan informasi sebagai infrastruktur bukan perkara mudah. Diperlukan perubahan budaya birokrasi yang selama ini cenderung tertutup dan terfragmentasi. Banyak instansi masih memandang data sebagai “milik sendiri”, bukan aset publik. Akibatnya, koordinasi antar lembaga menjadi sulit dan keputusan sering diambil berdasarkan asumsi, bukan fakta. Padahal, informasi publik seharusnya menjadi milik bersama yang dapat digunakan untuk kepentingan publik. Reformasi informasi memerlukan komitmen politik yang kuat untuk membuka akses, menghapus sekat-sekat antar lembaga, dan memastikan data dapat mengalir secara aman serta bertanggung jawab.
Selain itu, membangun infrastruktur informasi juga berarti memperkuat fondasi hukum dan kelembagaan. Regulasi seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sudah menjadi pijakan penting, tetapi implementasinya masih perlu diperkuat dengan kebijakan turunan yang relevan dengan era digital. Pemerintah harus memastikan adanya standar metadata, mekanisme keamanan siber, serta sistem manajemen data yang transparan. Tanpa tata kelola yang baik, infrastruktur informasi bisa menjadi rentan terhadap kebocoran, manipulasi, atau penyalahgunaan data. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang literasi data dan keamanan digital menjadi bagian tak terpisahkan dari infrastruktur informasi itu sendiri.
Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat infrastruktur informasi nasional. Mereka berada di garis terdepan pelayanan publik dan menjadi pengumpul data paling dekat dengan masyarakat. Jika setiap daerah mampu mengembangkan sistem informasi daerah yang terhubung dengan pusat, maka kebijakan nasional akan jauh lebih presisi. Misalnya, data kemiskinan yang diperbarui secara real-time dari tingkat desa dapat membantu kementerian terkait menyalurkan bantuan dengan lebih tepat sasaran. Begitu pula dengan informasi tentang lingkungan, transportasi, atau kesehatan, yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi dasar bagi kebijakan adaptif terhadap perubahan iklim atau bencana.
Infrastruktur informasi juga membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas. Pemerintah yang memiliki portal data terbuka (open data) memungkinkan warga, akademisi, dan pelaku usaha untuk berkolaborasi dalam menciptakan solusi. Contohnya, data publik tentang lalu lintas dapat dimanfaatkan oleh pengembang aplikasi transportasi, sedangkan data kesehatan dapat digunakan oleh peneliti untuk memetakan pola penyakit. Kolaborasi semacam ini menciptakan nilai tambah baru dari informasi yang semula hanya tersimpan di arsip pemerintah. Dengan kata lain, informasi tidak hanya menjadi infrastruktur birokrasi, tetapi juga ekosistem ekonomi dan inovasi.
Namun, di balik potensi besar itu, terdapat tantangan etika dan privasi yang harus diantisipasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi warga. Konsep infrastruktur informasi tidak boleh mengorbankan hak-hak individu. Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip “data minimization”, hanya mengumpulkan data yang benar-benar dibutuhkan, serta memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang sah. Kepercayaan publik menjadi modal utama dalam membangun ekosistem informasi. Tanpa kepercayaan, warga akan enggan berbagi data dan sistem pun kehilangan sumber daya paling vitalnya.
Menata ulang pondasi pemerintahan modern melalui informasi juga berarti mengubah cara pengambilan keputusan. Proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kini bisa dilakukan secara berbasis data (data-driven governance). Pemerintah dapat menggunakan analitik dan kecerdasan buatan untuk memprediksi tren, mengukur kinerja, dan mengidentifikasi risiko. Misalnya, analisis data konsumsi listrik dan mobilitas warga dapat membantu pemerintah merancang kebijakan energi berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, kebijakan publik tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif dan antisipatif.
Dalam konteks global, negara-negara maju sudah mulai mengakui informasi sebagai infrastruktur strategis nasional. Amerika Serikat, misalnya, memiliki Federal Data Strategy yang memandang data sebagai aset negara. Sementara di Eropa, European Data Governance Act dirancang untuk memastikan arus informasi publik dan privat berjalan dengan aman dan etis. Indonesia juga memiliki peluang besar untuk menempuh arah yang sama, apalagi dengan potensi demografi digital yang sangat besar. Namun, agar peluang itu terwujud, perlu ada keberanian untuk memperlakukan informasi bukan hanya sebagai pelengkap pembangunan, tetapi sebagai pondasi utama pemerintahan.
Akhirnya, membangun infrastruktur informasi berarti menanamkan kesadaran bahwa informasi adalah kekuatan baru dalam tata kelola pemerintahan. Sama seperti jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah, informasi menghubungkan pengetahuan, keputusan, dan tindakan. Pemerintah yang mampu mengelola informasi dengan baik akan memiliki kemampuan navigasi yang kuat di tengah kompleksitas zaman. Di masa depan, ukuran kemajuan pemerintahan tidak lagi ditentukan oleh banyaknya gedung yang berdiri, melainkan oleh seberapa cepat dan cerdas pemerintah memanfaatkan informasi untuk menghadirkan keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Informasi adalah infrastruktur baru, pondasi tak kasatmata yang menopang arah baru pemerintahan modern.
